Rapat Kabinet Bahas Pembangunan di Papua
Percepatan Pembangunan Papua Jadi Prioritas Nasional
presidensby.info
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, Rabu (9/11) pukul 16.00 WIB, menggelar rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden. Rapat membahas tentang pembangunan dan permasalahan yang terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat, sekaligus memastikan bahwa langkah dan solusi yang akan ditempuh sudah tepat. Presiden mengingatkan, percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat merupakan prioritas nasional, bukan business as usual.
Dalam arahannya, Presiden menjelaskan tentang menghangatnya situasi di kedua provinsi tersebut, yang tidak hanya menyangkut soal politik, hukum dan keamanan, namun juga masalah perburuhan yang terjadi di PT Freeport. Terkait permasalahan ini, sikap dan kebijakan pemerintah sudah jelas.
Menurut Presiden, kerangka penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat menyangkut tiga pilar. "Pertama, NKRI dalam arti tegaknya kedaulatan negara di wilayah tersebut," ujar Presiden di awal arahannya. Kedua, Otonomi Khusus dapat dilaksanakan secara penuh. Ketiga, percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional, bukan business as usual.
"Ada prioritas yang diletakkan, tidak business as usual. Saya ingin kita semua menjalankan kerangka kebijakan atas tiga pilar tersebut," SBY menekankan di awal arahannya.
Kepala Negara meminta kepada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang telah dibentuk agar bisa memastikan sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan dengan baik. Termasuk anggaran yang telah disediakan untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dapat dikelola dengan tepat.
"UP4B harus mengambil peran yang nyata untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Juga memastikan program dan anggaran benar-benar dilaksanakan sehingga hasilnya nyata," SBY menegaskan. "Dan yang tidak kalah penting, wajib memberikan bantuan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah. Ini bukan lembaga baru," tambahnya.
Hadir dalam rapat, diantaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendag Gita Wirjawan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. (yun)
