| home | news |

 

Business Luncheon on Investment Opportunities in Indonesia

 

 
 
 

Pada tanggal 28 November 2007, bertempat di Mandarin Hyde Park Hotel, KBRI London bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyelenggarakan Business Luncheon yang menghadirkan Kepala BKPM RI, Muhammad Luthfi, sebagai nara sumber utama.

Tujuan utama penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memelihara momentum meningkatnya hubungan ekonomi Indonesia-Inggris yang merupakan salah satu tujuan strategis dibentuknya Indonesia - UK Partnership Forum. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai forum untuk menginformasikan UU Penanaman Modal yang telah dicanangkan sejak tanggal 29 Maret 2007 kepada para investor Inggris. Acara dihadiri oleh 10 orang pimpinan perusahaan terkemuka di Inggris dan 2 orang wakil Pemerintah Inggris.

Dalam sambutan singkatnya ketika membuka pertemuan, KUAI RI, Bpk, Dewa Made J. Sastrawan menekankan arti penting acara ini sebagai kesempatan yang sangat berharga bagi para pengusaha Inggris untuk memperoleh penjelasan langsung dari Kepala BKPM tentang perkembangan terkini iklim investasi di Indonesia.

Kepala BKPM menjelaskan. bahwa dalam rangka memperbaiki iklim investasi di Indonesia, salah satu upaya utama Pemerintah Indonesia adalah memberantas korupsi. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan toleransi dalam pemberantasan korupsi baik itu yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah, swasta maupun pejabat legislatif dan yudikatif. Selain itu Pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan peningkatan daya saing Indonesia antara lain dengan mempersingkat prosedur dan proses penerbitan izin investasi sehingga dapat mempersingkat waktu penerbitan ijin dari 151 hari menjadi 23 hari.

Menanggapi kekhawatiran yang sempat dilontarkan oleh para undangan mengenai UU Ketenagakerjaaan, Kepala BKPM menyampaikan bahwa UU Ketenagakerjaan Indonesia saat ini sedang dipertimbangkan untuk dibuat beberapa penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional dan kebutuhan semua pihak terkait (stakeholders) di Indonesia. (KBRI London/RC)