United Kingdom – Indonesia Partnership Forum
PRESS RELEASE
PR/01/01/07
Pada tanggal 31 Januari 2007, delegasi Pemerintah Inggris dan Indonesia telah mengadakan pertemuan Partnership Forum bertempat di Lancaster House London. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris Margaret Beckett dan Menteri Luar Negeri RI Dr. N. Hassan Wirajuda telah berlangsung dengan baik dan dalam suasana yang bersahabat.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Inggris terdiri dari Menteri Luar Negeri Inggris Margaret Beckett, Menteri Pembangunan Gareth Thomas, Menteri Negara Urusan Angkatan Bersenjata Adam Ingram, dan Menteri Urusan Biodiversitas Barry Gardiner. Sementara itu, delegasi Indonesia terdiri dari Menteri Luar Negeri Dr. N. Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan, Dr. Mari Elka Pangestu, dan Menteri Pertahanan Dr. Juwono Sudarsono.
Pertemuan UK-Indonesia Partnership Forum merupakan yang pertama kali diadakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada bulan Maret 2006. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong dialog strategis pada isu-isu bilateral, multilateral, dan global, dan juga untuk meningkatkan kerjasama bilateral.
Pertemuan telah menghasilkan sebuah Joint Communique yang antara lain menyatakan bahwa sebagai bagian dari masyarakat demokrasi, kedua negara melihat pentingnya upaya-upaya peningkatan good governance, terutama hal pemberantasan korupsi. Para Menteri juga menyadari perlunya peningkatan kerjasama di bidang hukum dan perlunya upaya untuk memulai pembahasan tentang kerjasama bantuan hukum (mutual legal assistance), termasuk didalamnya upaya ekstradisi bagi mereka-mereka yang dicurigai telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan upaya untuk mencegah untuk berlindung dimanapun di dunia ini. Para Menteri juga menekankan pentingnya upaya pengembalian asset yang berasal dari kegiatan criminal. Selain itu, para Menteri juga setuju untuk memulai prosedur agar Indonesia dapat dimasukan di daftar seperti yang tertera dalam 2002 Proceeds of Crime Act. Sementara itu, Inggris menyambut baik Conference of State Parties to the UN Convention Against Corruption yang akan berlangsung di Bali Desember 2007 mendatang.
Dalam kesempatan pertemuan, Inggris memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Indonesia pada Dewan Keamanan PBB 2007-2008
Selain itu, para menteri menyambut baik hasil pertemuan perdana Indonesia-UK Islamic Advisory Group (IAG) berupa rekomendasi awal bagi kedua pemerintah dalam rangka mencegah radikalisme dan mendorong terciptanya rasa saling pengertian serta toleransi. Sebagai tindak lanjut, grup asal Inggris akan mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia pada tahun ini guna membahas kelanjutan rekomendasi dimaksud.
Pertemuan juga membicarakan pentingnya penyelesaian Doha Development Agenda secara sukses. Selain itu, kedua negara mengakui bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) antara Uni Eropa dan ASEAN di masa depan akan amat menguntungkan, dan sepakat untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan bisnis, termasuk melalui konsultasi reguler dan forum bisnis, pemberdayaan asosiasi bisnis, dan kemungkinan kerjasama dengan negara ketiga.
Inggris dan Indonesia sependapat dalam melihat pentingnya upaya bersama seluas-luasnya dalam kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention for Climate Change – UNFCCC)untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari produk energi dan perusakan hutan.
Para menteri juga menyambut baik kemajuan pada pembangunan hubungan pertahanan antara Inggris dan Indonesia, dan menekankan pentingnya hubungan pertahanan yang erat dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman keamanan di dunia internasional dewasa ini. Inggris mempertegas komitmennya untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas bagi pemberantasan teroris (counter terrorist capacity building initiatives) serta peningkatan dukungan kerjasama dalam sektor keamanan di Indonesia.
Pihak Inggris menekankan kembali komitmennya untuk memberikan bantuan tambahan sebesar £59 juta yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan desentralisasi pelayanan (publik), bantuan kemanusiaan, rekonstruksi jangka panjang untuk Aceh dan Jawa Tengah. Untuk itu, kedua negara menyambut baik rencana dukungan Inggris untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen nasional penanggulangan bencana alam baik secara bilateral maupun dalam kerangka PBB.
Kedua negara menyambut baik inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan konsultasi regional pada UN System Wide Coherence at the Asia Pacific Level di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2007.
Mengingat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, para Menteri menyepakati untuk secara aktif meningkatkan kerjasama pendidikan. Dalam hal ini, para Menteri menekankan perlunya percepatan persiapan pelaksanaan program Beasiswa Perdana Menteri dan Beasiswa Presiden bagi pelajar Indonesia dan Inggris. Kedua beasiswa tersebut, sebagai tambahan dari skema British Chevening yang telah ada, dapat meluaskan tawaran kesempatan pendidikan untuk pelajar di kedua negara. Para Menteri menyadari perlunya peningkatan interaksi dan pertukaran antar akademisi dan lembaga pendidikan lanjutan di kedua negara, termasuk promosi kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Para menteri sepakat untuk mendorong peningkatan hubungan baik antara masyarakat kedua negara melalui program kerjasama dan pertukaran pemuda dan budaya, serta kerjasama di bidang media dan olah raga.
31 Januari 2007